DPW LBH PPI Provinsi Jabar Dikukuhkan Guna Layani Secara Humanis dan Inklusif Warga

Bandung, BentarNews.com – Para pensiunan dan masyarakat Jawa Barat lainnya bisa mendapatkan layanan lembaga bantuan hukum yang humanis dan inklusif tanpa dipungut biasa sepeserpun. Hal ini dengan dibentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Layanan Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Provinsi Jawa Barat.

Pengukuhan Pengurus DPW LBH PPI Provinsi Jawa Barat untuk mengemban amanah masa bakti 2026 -2031 digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro No.27, Kota Bandung pada Sabtu (9 Mei 2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema besar “Menggapai Keadilan dan Kesejahteraan Melalui LBH-PPI Menuju Jabar Istimewa”. Pelantikan itu menjadi momen bersejarah karena merupakan yang pertama kali digelar di tingkat provinsi. Selanjutnya, keberhasilan di Jawa Barat hari ini akan ditetapkan sebagai percontohan dan model yang akan segera diikuti oleh provinsi-provinsi lain di seluruh tanah air.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dan penuh harapan di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Jabar tersebut. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LBH PPI, H. Dharsy Akib, S.H, M.H, yang didampingi oleh jajaran pengurus pusat, tokoh masyarakat serta ratusan anggota PPI se-Jawa Barat.

Arti Strategis LBH PPI

Usai memimpin pengambilan sumpah jabatan dan serah terima tanggung jawab, H. Dharsy Akib memberikan keterangan pers yang menegaskan arti strategis kehadiran lembaga ini bagi masyarakat Jawa Barat maupun bangsa Indonesia pada umumnya.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pengukuhan di Gedung DPRD Jabar di Kota Bandung ini berjalan lancar, tertib dan sukses. Perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, keberadaan LBH-PPI di sini adalah cabang resmi yang bernaung langsung di bawah LBH Pusat. Dan yang paling membanggakan, ini adalah pelantikan struktur wilayah pertama yang terlaksana di Indonesia. Harapan kami, langkah awal yang telah dimulai dengan baik oleh Jawa Barat ini akan segera diikuti dan disusul oleh provinsi-provinsi lain, dari Aceh hingga Papua,” ungkap H. Dharsy Akib

Bukan Eksklusif Pensiunan, Terbuka Seluruh Kalangan

Berbeda dengan lembaga bantuan hukum lainnya yang umumnya memiliki lingkup layanan terbatas atau hanya fokus pada kelompok tertentu, LBH-PPI hadir dengan konsep yang jauh lebih luas, humanis, dan inklusif.

Meski mengusung nama “Persatuan Pensiunan”, H. Dharsy Akib menegaskan bahwa lembaga ini dibangun sebagai aset bangsa untuk menjadi solusi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, status sosial atau latar belakang.

“Harapan besar kami ke depan, LBH Pensiunan ini tidak hanya melayani kalangan pensiunan saja. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat umum. Jadi prinsip kami, kami tidak berhenti dan bergantung hanya pada anggota atau pensiunan, tetapi seluruh masyarakat, baik yang berusia muda, generasi penerus, maupun warga biasa yang membutuhkan keadilan, semuanya kami persilakan datang mencari pertolongan ke sini,” tegasnya.

Keunggulan utama yang menjadi pembeda LBH-PPI dengan lembaga sejenis lainnya, menurut H. Dharsy Akib, terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Struktur kepengurusan menggabungkan dua kekuatan besar yang saling melengkapi: kekayaan pengalaman para pensiunan pejabat dan aparat negara yang paham seluk-beluk hukum dan birokrasi, serta energi dan pemikiran segar dari generasi muda yang tangkas dan berdedikasi.

“Inilah keistimewaan kami yang tidak dimiliki lembaga lain. Kalau lembaga lain mungkin fokus pada satu bidang atau latar belakang saja, tapi di LBH-PPI ini lengkap. Latar belakang pengurus kami bermacam-macam, semuanya ada dan terpenuhi. Kami terdiri dari para pensiunan yang dulunya memegang jabatan strategis dan memiliki pengalaman hukum serta birokrasi yang sangat luas. Di sisi lain, kami juga merekrut dan membutuhkan tenaga muda, seperti adik-adik yang kami terima magang dari Jakarta dan daerah lain. Kalau hanya tua-tua saja, kami khawatir tidak bisa bekerja maksimal karena faktor usia. Perpaduan harmonis antara kebijaksanaan orang tua dan semangat anak muda inilah kekuatan utama kami,” papar Ketua Umum.

Pelayanan Hukum Gratis

Kepada jajaran pengurus baru Jawa Barat yang baru saja dikukuhkan di Gedung DPRD ini, H. Dharsy Akib memberikan arahan tegas yang menjadi pedoman mutlak berorganisasi. Prinsip utama yang harus dipegang erat dan tidak bisa ditawar adalah pelayanan hukum yang gratis dan tidak membebani masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu dan para pensiunan yang telah mengabdi kepada negara.

“Saya sudah tekankan secara khusus, berulang kali kepada pengurus Jawa Barat saat pembekalan tadi: ingat dan tanamkan dalam hati, nafasnya LBH PPI itu adalah GRATIS. Tidak ada istilah memungut biaya sepeser pun saat menolong orang yang sedang kesusahan, dan ini wajib berlaku khususnya bagi para pensiunan dan anggota kami. Itu pesan pokok dan landasan utama berdirinya lembaga ini,” ujar H. Dharsy.

Lebih jauh ia menjelaskan, meski prioritas pelayanan utama tentu diberikan kepada anggota organisasi dan para pensiunan sebagai pemegang hak, namun semangat kemanusiaan tetap dijunjung tinggi. Bantuan hukum akan tetap disalurkan bagi siapa saja warga negara yang membutuhkan perlindungan hukum namun terhalang biaya.

“Tentu saja prioritas kami adalah anggota dan pensiunan. Tapi prinsip kemanusiaan tetap berlaku di atas segalanya. Masyarakat umum yang butuh pertolongan, kami tetap bantu semampu kami. Di Jakarta saja banyak adik-adik muda yang kami bimbing dan latih untuk turun langsung membantu warga. Kami ingin LBH-PPI ini benar-benar menjadi wadah keadilan, di mana kehadirannya terasa meringankan beban masyarakat,” ungkap H. Dharsy.

Jawab Tantangan Hukum Warga Jabar

Dengan dikukuhkannya kepengurusan ini di Gedung DPRD Kota Bandung, LBH-PPI Jawa Barat kini resmi beroperasi dengan mandat besar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga. Gabungan harmonis antara kearifan pengalaman para pensiunan dan dinamika generasi muda diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang dihadapi masyarakat Jawa Barat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi besar Jawa Barat Istimewa.

Dharsy menutup keterangannya dengan optimisme tinggi. Ia meyakini, jejak emas yang ditorehkan di Jawa Barat hari ini akan menjadi cermin keberhasilan yang nantinya akan terulang di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami ingin LBH-PPI hadir sebagai pembela hak asasi, pendamping setia dan solusi hukum yang murah, mudah serta manusiawi. Menggapai keadilan dan kesejahteraan bukan lagi sekadar tema acara, tapi kenyataan nyata yang kami hadirkan. Selamat bertugas bagi pengurus baru, mari kita buktikan bahwa kita ada, berkarya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tegas H. Dharsy.

“Kini, payung hukum bagi seluruh warga Jawa Barat telah terbuka lebar. LBH-PPI siap melayani, siap membela dan siap mewujudkan keadilan untuk semua,” pungkas H. Dharsy (Lia)