Sat, 15 Dec 2018

BentarNews.comInfo terakhir seputar Jawa Barat

Breaking News

Koordinasi Program Disbudpar Jabar Antisipasi Perbedaan Pengelolaan Anggaran

(Bandung): Dalam pengelolaan APBD di beberapa sub dinas (subdin) atau balai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ternyata belum semuanya sama. Bahkan dalam pengelolaan anggaran ini masih terjadi perbedaan dalam penyusunan laporannya. Apalagi menjelang perencanaan anggaran tahun 2009 sangat diperlukan pengetahuan khusus bagi para pengelola anggaran agar lebih memahami tupoksinya.

Untuk itu, Disbudpar Jabar menggelar koordinasi program kebudayaan dan pariwisata Jawa Barat dengan menghadirkan nara sumber dari Biro Keuangan Setda Jabar, Bappeda Jabar, Bawasda Jabar dan Biro Dalprog Setda Jabar.

Hal tersebut diungkapkan Kasubdin Bina Program Disbudpar Jabar Drs.H. Jaenudin di Hotel Grand Pasundan, beberapa waktu lalu. Hadir Kepala Disbudpar Jabar, Drs.H.I. Budhyana, M.Si, yang memberikan pengarahan langsung terkait kegiatan kebudayaan dan pariwisata kepada para pegawai Disbudpar baik eselon III, eselon IV dan bendahara.

Menurut Budhyana, efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan dipengaruhi berbagai faktor. Diantaranya kualifikasi dan kompetensi SDM, aspek legal formal, koordinasi antar unsur terkait dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan. ?Dengan koordinasi ini, para pengelola kegiatan APBD di lingkungan Disbudpar Jabar dapat memiliki pemahaman dan kemampuan teknis. Terutama dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan berbagai implikasi dari peraturan perundang-undangan yang baru,? katanya.

Sementara itu, Dra.Hj. Silviati, M.Si dari Biro Keuangan Setda Jabar menerangkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengacu kepada dasar hukum berupa UU, PP, Permendagri, Perda dan Pergub. Adapun Undang-undang ini antara lain UU No.17/2003, UU No.1/2004, UU No.15/2004, UU No.25/2004, UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.

Lanjut Silviati, sedangkan untuk peraturan pemerintah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban keuangan diantaranya yaitu PP No.58/2005, PP No.24/2004, PP No.8/2006, PP No.3/2007 dan PP terkait lainnya. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi acuan hukum yaitu Permendagri No.13/2006, Permendagri 26/2006 dan Permendagri No.59/2007.

?Ada perubahan yang cukup mendasar dari Permendagri 13/2006 ke Permendagri 59/2007. Pada Permendagri No.13/2006 mengenai anggaran, ada pelimpahan wewenang dari gubernur kepada Kepala SKPD. Sedangkan pada Permendagri No.59/2007 ternyata Kepala SKPD dapat melimpahkan sebagian pengelolaan anggaran kepada kepala sub bidang/dinas/balai yang ada dibawahnya. Lebih jauh lagi dalam Belanja Administrasi Umum sudah sepenuhnya dilimpahkan ke kepala dibawah kepala SKPD masing-masing,? tutur Silviati.

2008-06-13 19:36:00