Tue, 22 May 2018

BentarNews.comInfo terakhir seputar Jawa Barat

Breaking News

Dirjen Perdagangan Departemen Perdagangan Gratiskan Pembuatan SIUP dan TDP Baru

Pemerintah menggratiskan pengurusan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) secara nasional. Penggratisan ini berlaku bagi mereka yang mengurus izin baru, namun tidak berlaku bagi mereka yang melakukan perpanjangan izin. Hal ini dikarenakan belum optimalnya layanan perizinan di Indonesia menyebabkan iklim usaha dan investasi secara umum kurang kondusif. Struktur perizinan yang cukup kompleks, seperti proses mengurus 12 izin dari 6 instansi yang harus ditempuh untuk memulai usaha dinilai menyebabkan peringkat daya tarik investasi di Indonesia menurun.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perdagangan Departemen Perdagangan, Ardiyansah Parman, di Cimahi baru-baru ini. Ia mengatakan, pemerintah juga mempersingkat waktu proses perizinan. "Ditolak atau dilanjutkannya pembuatan izin maksimal diputuskan dalam tiga hari, setelah dokumen lengkap diterima petugas dan dikerjakan maksimal selama dua pekan," kata Ardiyansah saat meresmikan Gebyar Layanan Perizinan Tingkat Nasional, di Plasa Rakyat Kompleks Pemkot Cimahi, Selasa (1/4).

Menurutnya, untuk memperbaiki iklim usaha dan percepatan investasi, pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan pada sektor perdagangan. Hal itu dilakukan melalui Gebyar Layanan Perizinan yang merupakan bagian komitmen pemerintah untuk menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP). Gebyar Layanan Perizinan dilaksanakan serentak di 18 kota/kabupaten mulai Senin (1/4).

Menurut studi yang dilakukan The Asia Foundation pada lima kota di Indonesia menunjukkan, rata-rata waktu memperoleh hak operasi (HO), tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP) mencapai 107 hari dengan biaya mencapai Rp 931.000. Namun penelitian dari bank dunia menunjukkan, pelayanan izin usaha di Indonesia mengalami peningkatan, pada 2006 pelayanan izin usaha mencapai 151 hari, serta pada 2007 menurun menjadi 97 hari.

Sementara itu Wali Kota Cimahi Itoc Tochija mengatakan terwujudnya PPTSP mempermudah perizinan bagi masyarakat Cimahi terutama bagi para pelaku usaha. Dari 95 izin PPTSP Cimahi, saat ini mengelola 60 jenis izin secara terintegrasi. "Kalau dulu bisa satu sampai dua bulan bahkan terputus karena tak ada kejelasan. Sekarang dalam 3 hari sudah harus jelas pada pemohon dan dalam dua minggu izin dikerjakan. Selanjutnya PPTSP terbukti menjadi terobosan baru dalam mengatasi kendala perizinan di Indonesia yang mampu mengurangi waktu pelayanan sampai 60% serta menekan biaya hingga 30%. Sekarang biaya bisa ditekan dan pengerjaan izin maksimal 2 pekan," jelasnya.

2008-04-03 22:24:34